Congkel Sekretaris PCNU dari Ketua FPKB, Sholihin Makin Arogan!

Bikin Perhitungan, Mujani Bakal Datangi DPP Karena Cacat Hukum

SERANG BALIK. Sekretaris PCNU Ahmad Muzani Noor menilai Ketua DPC PKB M Sholihin arogan karena tidak sesuai aturan berhentikan dari Ketua FPKB.
SERANG BALIK. Sekretaris PCNU Ahmad Muzani Noor menilai Ketua DPC PKB M Sholihin arogan karena tidak sesuai aturan berhentikan dari Ketua FPKB.

INDRAMAYU – Arogansi Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu mencongkel Sekretaris PCNU Ahmad Mujani Noor dari Kursi Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang tidak melalui mekanisme, kembali membuat internal partai tersebut dirundung konflik internal.

Kebijakan blunder yang dilakukan Sholihin tersebut bukan yang pertama, sebelumnya Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) KH JUhadi Muhammad menjadi korban cemo’ohan dihadapan publik. Hal itu membuat puluhan bacaleg PKB secara berjama’ah hijrah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan para PAC juga satu persatu mengundurkan diri akibat pernyataan yang dinilai tidak beretika yang dilakukan Sholihin, menuding KH Juhadi Muhammad tidak memiliki hidayah.

Pernyataan tersebut sontak membuat keluarga besar NU naik pitam, termasuk diantaranya para pengurus teras PCNU. Kini orang nomor dua di organisasi Islam terbesar di Indramayu itu diperlakukan diperlakukan serupa bahkan besar indikasinya atas dasar ketidaksuka’annya terhadap NU.

Pencongkelan Ketua FPKB itu terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Indramayu, Juma’at (28/09). Bidikan Sholihin terhadap Sekretaris PCNU itu diketahui cukup lama, pasalnya surat yang dibuat DPC PKB Indramayu dengan nomor 043/DPC-03/V/A.2/IX/2018, perihal permohonan rekomendasi pergantian Pimpinan Fraksi, dikirimkan ke DPW PKB Jabar pada Tanggal 03 September lalu.

Karena dinilai cacat prosedur. Mujani balik melakukan perlawanan atas kebijakan yang dipastikan memiliki unsur ketidaksukaan atas kepemimpinannya di FPKB itu.

Ingin mengadu kekuatan dengan Sholihin, Mujani juga memastikan akan datang ke DPW dan DPP PKB. Untuk mempertanyakan aturan mana yang digunakan Sholihin.

Jika menggunakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, menurut Mujani beberapa unsur harus dilakukan dalam proses Pergantian Pimpinan Fraksi PKB yakni rapat pleno.

“Pada forum rapat pleno itu harus menghadirkan Dewan Syuro, Dewan Tanfidz, Badan Otonom (Banom), serta harus memenuhi kourom. Kemudian, ditindaklanjuti melalui rapat  internal Fraksi PKB. Semuanya gak ditempuh secara benar, bahkan Ketua Dewan Syuro tidak dilibatkan,” tandasnya.

Dengan tidak memenuhi aturan itu, Ketua DPC PKB yang belum lama menjabat tersebut diakui Mujani malah langsung melakukan pergantian Pimpinan Fraksi, sehingga sangat disayangkan langkah tersebut diambil jelang pemilihan legislatif yang tinggal beberapa bulan lagi digelar.

Lanjut Mujani, yang dilakukan Ketua DPC PKB, seharusnya rapat internal dan rapat fraksi karena sangat penting dalam menunjang perjalanan Fraksi PKB kedepan. Atas dasar itulah, pergantian Pimpinan Fraksi PKB yang dilakukan oleh Sholihin tidak sesuai aturan partai berlambang bola dunia dikelilingi Sembilan bintang itu.

“Prosedur itu tidak dilakukan oleh DPC PKB Indramayu, ini sangat disayangkan,” ucapnya.

Karena prosedur-prosedur dalam melakukan pergantian Pimpinan Fraksi tidak dilakukan oleh Ketua DPC PKB Indramayu, Ahmad Mujani menilai, pencopotan dirinya tidak sah.

“Lantaran proses pergantian Pimpinan Fraksi PKB cacat, aduan kami ke DPP dengan maksud menyelamatkan partai ini agar DPC PKB berjalan kembali di relnya, dengan harapan PKB tetap bisa meraih suara besar di Pemilu 2019 mendatang,” kata dia.

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Indramayu itu memastikan, apabila langkah yang dilakukan oleh Ketua DPC PKB berdasarkan ketidaksukaan, akan semakin menambah letupan-letupan konflik internal PKB yang beberapa waktu lalu sempat terjadi. (tim)