H Asep Syaripudin, DPD RI dan Pemberdayaan UKM

H Asep dinilai Adlan Da'i tokoh penting di Jabar yang layak terpilih sebagai Anggota DPD RI.

Oleh : Adlan Daie*

MEMPERTIMBANGKAN peran lembaga DPD RI  dlm pengembangan ekonomi daerah utk pemberdayaan kegiatan ekonomi Usaha Kecil Menengah (UKM) selama ini kalah menarik dan tenggelam oleh narasi2 besar perpolitikan Nasional. Akan tetapi dari sudut pandang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yg melekat scr kelembagan, DPD RI sbg lembg negara yg   sederajat kedudukannya dg lembaga.DPR RI memiliki peluang besar utk melakuksn fungsi2 pemberdayaan ekonomi tersebut mellalui angggota2 DPD RI yg mewakli daerahnya.

Peluang di atas secara prinsip dapat dibaca dari point-point Nota Kesepahaman (MoU) antara DPD RI dan KADIN ( Kamar Dagang dan Industri) yg dibacakan secara resmi dlm forum  rapat Paripurna DPD RI   masa sidang ke VI DPD RI pada .tanggal 7 Juli 2017. Sebuah Nota Kesepahaman yg mengikat scr politik berisi point2 tentang kerjasama kedua belah.phk utk pengembangan ekonomi.daerah yg diwakilinya melalui pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan menengah (UKM)  yg tanggungjawab regulatif dan koordinatif selanjutnya berada di pundak anggota2 DPD RI terpilih periode berikutnya (2019 2024).

Dsinilah pentingnya mensukseskan H Asep Syaripudin sbg calon anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Bawat untuk dipilih dalam kontestasi pemilu 2019. Kapasitasnya sebagai Pengurus KADIN Jawa Barat dan sejumlah organisasi lain yang dekat dengan kegiatan usaha ekonomi kecil menengah (UKM) seperti menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Barat dan pengurus DEKOPINDA Jawa Barat.  Bahkan duduk sebagai Sekretaris Jendral  INKOPSIM dan lain lain adalah bagian dari keabsahan legitimasi politiknya (jika kelak terpilih) utk melakukan kerja-kerja politik yang bersifat  regulatif dan koordinatif di lembg DPD RI dalam rangka penguatan dan percepatan tindaklanjut Nota Kesepahaman DPD RI dan KADIN di atas menjadi aksi nyata dan berjalan dalam kegiatan ekonomi rakyat di daerah yang  diwakilinya.

Karena itu,  ikhtiar menyukseskan H Asep Syaripudin terpilih menjadi anggota DPD RI dalam kontestasi pemilu 2019 menjadi tanggungjawab kita bersama para pemangku kepentingan kegiataan Usaha Kecil Menengah ((UKM) seperti KADIN, DEKOPIN, HPN, INKOPSIM dan lain lain serta mengawalnya agar kerja-kerja politiknya kelak di lembaga DPD RI berkontribusi secara langsung pada penguatan dan pemberdayaan ekonomi usaha kecil menengah (UKM) melalui aliansi taktis dan produktif dengan organisasi KADIN, DEKOPIN, HPN, INKOPSIM dan lain lain diatas dimana H Asep Syaripudin  terlibat penuh dalam keperngurusan oraganisasi tersebut.

Problem sistem demokrasi politik kita yang secara teori politik modern seharusnya berkorelasi langsung membuka ruang-ruang aktivitas ekonomi yang variatif dan tidak terpusat hingga ke level usaha kecil dan menengah. Namun dalam praktek dan realitas sosialnya malah menciptakan oligarkhi sistem  politik  elitis yg selanjutnya hanya  melahirkan elite2 korporasi bisnis besar semata. Dalam konteks inilah, H Asep Syaripudin kelak  bersama anggota  DPD RI lainnya yang kedudukan dan representasinya di lembaga DPD RI tersebut tidak terbebani kepentingan oligarkhi partai harus mampu keluar dari arus besar  kepentingan korporasi bisnis dengan kerja-kera politik  yang bersifat regulatif dan koordinatif untuk kepentingan pengembangan  ekonomi daerah yang diwakilinya dalam rangka pemberdayan ekonomi usaha kecil menengah (UKM).

Secara implementatif kerja-kera politik terkait dengan pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) tersebut dalam rangka percepatan eksekusinya di lapangan,  tentu perlu disinergikan dengan pola kemitraan besama organisas-organisasi dimana yang bersangkutan terlibat secara penuh dalam struktur organisasi sebagaimana disebut diatas. Disnilah makna kaidah politik “Tashorruful imam ‘ala ar roiyah manutun bil mahlahah“,  bahwa kehadiran H Asep Syarioudin  kelak di DPD RI sebagai lembaga negara representasi publik harus memberi effect kontributif terhadap lingkup organiasinya sebagai perwujudan atas agregasi dan artikukasi politik kepentingan publik.

SELAMAT BERJUANG, SEMOGA SUKSES!

 

*Penulis adalah Tokoh Indramayu yang kini duduk sebagai Wakil ketua HPN Provinsi Jawa Barat