Pariwisata Harus Berbasis Masyarakat, Kompepar: Ini Amanat UU!

INDAH. Pulau Gosong yang dimiliki Kabupaten Indramayu yang rusak dieksploitasi pihak tidak bertanggungjawab akibat tidak melibatkan nelayan setempat untuk menjaga.

INDRAMAYU – Kepala Bidang Pariwisata Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Kabupaten Indramayu Taripan menegaskan, Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, untuk itu pembangunan pariwisata harus berbasis masyarakat.

“Kami mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk memajukan sektor pariwisata. Namun harus diingat harus dibangun sinergi terutama masyarakat setempat dimana lokasi Objek daya Tarik Wisata (ODTW) itu berada. Termasuk soal pembangunan Pulau Biawak,” tegasnya.

Ketua Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Indramayu itu menjelaskan Undang-undang Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya. Hal tersebut juga diperkuat dengan UU 31/2004 tentang Perikanan, UU 27/2007 yang telah diubah menjadi UU nomor 1/2014 tentang Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Namun bukan berarti keberadaan masyarakat sekitar ODTW diabaikan. Karena UU 1/2014 menjelaskan masyarakat diberikan ruang pemanfaatan untuk perikanan di dalam kawasan konservasi yaitu, dalam zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan maupun zona lainnya. Termasuk dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pulau Biawak,” terangnya.

Dijelaskan, salahsatu peneli dari Unpad menyebutkan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan laut termasuk Pulau BIawak meliputi kenakearagaman genetik, spesies dan ekosistem. Pengertian kenakeragaman hayati dan nilai manfaatnya baik secara ekonomis, sosial, budaya dan estetika perlu memperoleh perhatian serius agar strategi pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Pulau Biawak dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana. Hal itu untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkankualitas keanekaragaman dan nilainya serta berkelanjutan,” jelasnya.

Kawasan konservasi laut menurut Taripan merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola melalui sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. “Penetapan kawasan konservasi laut daerah dilakukan melalui proses pendekatan partisipatif masyarakat dalam skala kecil atau skala desa untuk memberikan perlindungan khusus terhadap suatu kawasan yang secara ekologis bernilai tinggi, dengan menggunakan peraturan formal maupun peraturan adat,” kata dia.

Kawasan konservasi skala kecil yang dimaksud menurut Taripan adalah, Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan bersama-sama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar melalui pertimbangan yang utuh mengenai pengembangan lingkungan. “Sekaligus mempertimbangkan aspek sosial ekonominya, sehingga dapat menghindari konflik dengan masyarakat tradisional disekitarnya,” tuturnya.

Selain itu, perlu juga adanya rencana pengelolaan terumbu karang di KKLD yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu. Termasuk, diperlukan pula sosialisasi menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai program-program pemerintah khususnya tentang konservasi Sumberdaya perikanan di wilayah KKLD.

“Diperlukan adanya kesinambungan program konservasi yang melibatkan secara aktif seluruh stakeholder dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah serta nelayan,” tuturnya.

Kompepar diakui Taripan siap membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Karena saat ini masyarakat meyakini komitmen dalam mengembangkan daerah terutama sector pariwisata sedang diseriusi Pemkab Pemrov Jabar juga Pemerintah di tingkat pusat.

“Kalau pemerintah dan pihak terkait bersinergi kami meyakini segala kendala bisa ditangani dengan baik. Yang penting semuanya harus dikelola secara transparan,” pungkasnya. (her)