Pendidikan Formal Vs Pendidikan Pesantren

Oleh: Haydar Nabris Muhammad*

“Pendidikan berdiri sebagai alat pembudayaan bangsa”
– Suminto A Sayuti –

PEMBERADABAN manusia secara praksis seringkali diinterpretasikan oleh pemerintah sebagai pendidikan karakter. Problema karakter seolah menjadi alasan utama dari kerusakan moral bangsa, sehingga munculah rumusan praksis seperti kurikulum pendidikan karakter.

Dalam satu sisi, pendidikan karakter menginduk kepada spirit revolusi mental yang di narasikan Presiden Joko Widodo
Posisi pendidikan karakter yang di rumuskan pemerintah merupakan manifestasi formal dari praktik hegemoni dalam jagat pendidikan nasional.

Realitas ini lazim terjadi pada tiap era yang di gencarkan pemerintah terpilih. Namun, penggaris bawahan dari pendidikan karakter saat ini dapat di analisa lebih mendalam dan merupakan acuan atas prilaku amoral yang di lakukan seseorang.

Di Yogyakarta sendiri, aksi klitih sebagai bagian dari kenakalan remaja menimbulkan kecemasan sosial, pendidikan karakter di harapkan mampu mereduksi perilaku tersebut dengan cepat. Keputusan untuk bersandar kepada pendidikan moral dalam rangka mereduksi kenakalan remaja memang terlihat baik, namun menjadi problematik karena tidak mengindahkan variabel lain secara mendalam. Contohnya, ekonomi, lingkungan, budaya dan sebagainya
melandaskan pilihan moral menjadi bagian dari orientasi pendidikan nasional mutakhir sepenuhnya merupakan hak otoritatif pemerintah. Kuasa atas kebijakan pendidikan semacam itu merupakan wujud eksplisit dari praktik hegemoni. Itu berarti, institusi pendidikan formal berada dalam posisi strategis terkait langgeng tidaknya visi hegemoni itu.

“Tidak ada dominasi atau hegemoni yang sempurna.” Sehingga meniscayakan pergulatan ideologi di antara pihak oposisi. Tesis dan antitesis dimungkinkan atas dasar pusparagam perspektif yang bukan sekedar disulut oleh sudut pandang , melainkan juga jarak pandang dan resolusi pandang (Panuluh, 2017).

Dalam konteks pendidikan, kritik yang dialamatkan oposisi ke pihak penguasa, justru di pandang negatif, karena di anggap menyerang personal. Pemberi dan penerima kritik seringkali gagal paham karena dua hal. Pertama, substansi kritik di kerucutkan untuk membenahi keganjilan kebijakan pendidikan, namun di respon sebagai bagian dari alat untuk meruntuhkan dominasi personal
Kedua, budaya kritik masih sangat lemah di masyarakat.

Realitasnya, justru diputar balikkan, bahkan, ontologi kritik direduksi secara serampangan, dan dianggap tabu seolah merupakan momok percakapan yang harus di hindari. Kecenderungan budaya pakewuh, asal bapak senang, dan yang lainnya masih mengakar di masyarakat.

Bila dibedah lebih dalam, budaya kritik dalam pendidikan moral sebenarnya berperan signifikan untuk membentuk demokrasi pemikiran, yang pada akhirnya mampu merubah konsepsi pendidikan moral yang awalnya di galakkan untuk merubah momok kenakalan remaja. Tentu dengan perlunya tatanan dan batasan untuk saling membuka diri dan menghormati sesama sebagai ekspresi kultural yang agung. Nilai penting yang demikian luhur ini sudah ter-reduksi sehingga di batasi dengan hanya pertemuan fisik, padahal nilai ini sudah melampaui segi fisik karena mampu menyiratkan nilai- nilai material.

Dari sudut pandang pemegang kebijakan sekolah formal, pendidikan alternatif dipandang sebelah mata, karena pendidikan alternatif tidak menginduk sepenuhnya di bawah struktur pemerintah pusat.

Posisi ini divisualkan melalui aspek kurikulum hingga metode pembelajaran. Pendidikan alternatif memiliki model belajar khusus yang berdaulat atau terlepas dari hegemoni pendidikan formal. Pendidikan alternatif merupakan bentuk perlawanan untuk menyuarakan otonomi partikular yang menawarkan konsep pedagogi baru. Di tengah hegemoni pendidikan yang serba formal pendidikan alternatif adalah dorongan pembebasan.

Pemerintah sudah semestinya melihat realitas yang objektif antara pendidikan formal dan pendidikan alternatif. Karena keduanya beriringan namun berbeda penafsiran mengenai “Mencerdaskan kehidupan bangsa”.

*Penulis merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta