Ketua Dewan: Guru Honorer Layak Diangkat PNS!

Ribuan Massa dari Kabupaten Cirebon Segera Diberangkatkan Temui Presiden Sampaikan Tuntutan

DUKUNG. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mohamad Luthfi M Si teken dukungan resmi untuk tenaga honorer khususnya pengajar diatas usia 35 tahun agar diangkat menjadi PNS tanpa tes.
DUKUNG. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mohamad Luthfi M Si teken dukungan resmi untuk tenaga honorer khususnya pengajar diatas usia 35 tahun agar diangkat menjadi PNS tanpa tes.

CIREBON – Ribuan tenaga honorer terutama pengajar yang berusia lebih dari 35 tahun masih harus berjuang keras, meskipun telah dibuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Perjuangannya menjadi PNS salahsatunya digantungkan kepada wakil rakyatnya di DPRD Kabupaten Cirebon.

Melakukan audiensi, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) 35 Plus Wilayah X Jabar ditemui langsung Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mohamad Luthfi, Rabu (29/1). Diskusi bukan hanya 2 arah saja, karena DPRD juga menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H Asdullah Anwar dan pihak terkait lainnya.

Kepada pekerja media, Wakil Ketua GTKHNK 35 Plus Wilayah X Jabar Maman Surahman menegaskan telah disiapkan sedikitnya 20.000 tenaga pengajar Kabupaten Cirebon untuk sampaikan tuntutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di   Jakarta pada 20 Februari mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Drs H Asdullah Anwar MM menilai perjuangan guru honorer tersandung oleh aturan, hal itu dikarenakan usianya melebihi 35 tahun.

“Minimal kalaupun pemerintah pusat belum bisa mengakomodir, mereka diberikan honor yang layak. dari APBN sesuai UMR. Kalau dari APBD tidak memungkinkan. Jika dalam bentuk keputusan presiden bisa, karena Sekdes, Bidan Desa saja diakomodir seharusnya guru juga sama,” tuturnya.

Dinas Pendidikan menurut Asdullah telah membantu honorer dengan telah memberikan insentif, meskipun nilainya tidak begitu besar. “Saat ini kami sedang upayakan meningkat jadi Rp500 Ribu, tinggal menunggu Perbup berkaitan dengam insentif honorer. Sekarang hanya Rp200 Ribu,” ucapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mohamad Luthfi MSi mengaku sangat mendukung perjuangan guru honorer.agar bisa jadi PNS dan dipermudah serta diperhatikan dengan mudah oleh Presiden Jokowi.

“Dukungan kami berupa dorongan kepada pemerintah pusat agar Uu Nomor 4/2014 tentang ASN direvisi, harapannya agar teman-teman honorer diangkat jadi PNS melalui jalur infasing tanpa tes,” ungkapnya.

Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon itu juga mendorong agar PMA nomor 43 Tahun 2014 direvisi agar perhitungan penghasilan tidak dari instrument golongan saja tapi juga memperhatikan masa kerja.

“Kami akan terus memperjuangkan hak honorer. Mengingat ditangan para pendidiklah, kelangsungan hidpup anak bangsa menjadi terarah. Kualitas anak bangsa ada di guru, jadi mereka wajib diberikan tempat yang istimewa di negeri ini,” kata pria yang akrab disapa Kang Luthfi tersebut.  (tim)