Menjaga Warisan untuk Tanah Kebanggaan

Danau Toba-Sumut,  perisainusantara.com |Inalum Memulai perjalanan dengan langkah bermakna, sebanyak 28 peserta magang INALUM mengawali masa bakti dengan menanam 84 bibit pohon Kemiri, Pete, dan Mahoni di RTH Kehati. Kegiatan ini menegaskan dedikasi INALUM dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Penanaman pohon memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem Danau Toba, di antaranya:

- Akar pohon membantu menahan tanah sehingga mengurangi erosi.

- Mencegah sedimentasi sehingga kualitas air danau tetap bersih.

- Menjaga kelestarian habitat flora dan fauna lokal.

- Mewujudkan keseimbangan hidup yang berkelanjutan.

Mengapa kelestarian Danau Toba adalah tanggung jawab lintas generasi?Obed Sepraim Manurung salah seorang peserta magang menegaskan “ Melalui penanaman pohon ini, kami belajar bahwa menjaga kelestarian lingkungan di sekitar Danau Toba sangatlah krusial. Selain memberikan udara yang lebih segar, akar pohon yang kuat adalah benteng utama dalam mencegah erosi dan longsor di area pegunungan”.  Tutup Obed

Memulai perjalanan dengan langkah yang bermakna. Pada 20 Januari 2026, sebanyak 28 peserta magang INALUM mengawali masa bakti mereka dengan menanam 84 bibit pohon Kemiri, Pete, dan Mahoni di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kehati

INALUM berdedikasi untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 

(Red).

Share:

Read More

Inalum Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Dukung Hilirisasi Bauksit, Aluminium di Kalimantan Barat.

Kalbar, perisainusantara.com |Inalum Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kalimantan Barat menegaskan komitmen kuat dalam mengawal hilirisasi pertambangan nasional, khususnya pembangunan Smelter Aluminium Mempawah dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 2. Kalimantan Barat 12/02/2026.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VI memastikan proyek pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium di Mempawah berjalan tepat waktu, sesuai target, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan nasional.

Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam mengawal agenda hilirisasi pertambangan nasional yang fokus pada pembangunan

Smelter Aluminium Mempawah dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 2. Dalam pertemuan ini, INALUM menyampaikan progres Groundbreaking pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit, Alumina, Aluminium di mempawah.

Melati Sarnita “Kami optimistis integrasi pasokan bauksit, pemurnian alumina, hingga pengolahan aluminium akan menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh bagi masa depan industri aluminium nasional." Tegas Melati Sarnita ( Direktur PT. Inalum ).

Komisi VI DPR RI menegaskan komitmen dalam mengawal agenda hilirisasi mineral di Kalimantan Barat. Kunjungan kerja spesifik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi VI DPR RI untuk memastikan proyek hilirisasi bauksit melalui Fasilitas Pengolahan dan pemurnian Bauksit - Alumina -Aluminium di Mempawah berjalan sesuai target, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah serta nasional". Ucap Eko Hendro Purnomo (Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI).

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VI memastikan proyek pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium di Mempawah berjalan tepat waktu, sesuai target, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan nasional.

Kunjungan ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala teknis, regulasi, dan tantangan global yang memengaruhi proyek hilirisasi aluminium. 

Dialog konstruktif ini diharapkan melahirkan langkah taktis guna memperkuat daya saing industri nasional Dilaksanakan di Kota Pontianak. kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi VI DPR RI untuk menggali lebih dalam mengenai kesiapan proyek strategis ini untuk memberi dampak nyata bagi perekonomian nasional, khususnya wilayah Kalimantan Barat. 

(Red)

Share:

Read More

Dugaan Data CPCL Bodong, IWO Batu Bara Dorong Pembentukan Pansus Plasma Perkebunan

Dugaan Data CPCL Bodong, IWO Batu Bara Dorong Pembentukan Pansus Plasma Perkebunan

Batu Bara — Perisainusantara.com 

Polemik terkait Calon Petani dan Calon Lokasi Lahan (CPCL) pada salah satu perusahaan perkebunan di Kabupaten Batu Bara mencuat ke publik. Data CPCL yang diajukan dalam proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) diduga tidak valid dan sarat manipulasi.

Temuan tersebut mengemuka setelah dilakukan penelusuran dan pemeriksaan silang data oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Batu Bara bersama masyarakat Kedatukan Lima Puluh serta sejumlah penggiat sosial. Dari hasil crosscheck lapangan, ditemukan adanya ketidaksesuaian data CPCL yang diajukan perusahaan perkebunan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.

Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021, setiap perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) paling sedikit 20 persen dari total luas lahan yang diusahakan. Pemenuhan kewajiban tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses perpanjangan maupun pembaruan HGU, yang dibuktikan melalui Surat Keputusan CPCL yang diterbitkan Kepala Dinas terkait.

IWO Batu Bara kemudian menginisiasi klarifikasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara, khususnya Komisi I. Hingga empat kali RDP digelar di bawah pimpinan Ketua Komisi I, Darius, SH., MH., pihak perusahaan disebut belum mampu menyajikan data valid terkait realisasi kebun plasma atau Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM).

Dalam forum tersebut, perusahaan dinilai lebih banyak memaparkan program bina lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Padahal, CSR dan kewajiban penyediaan kebun plasma 20 persen merupakan dua hal berbeda. CSR merupakan kewajiban korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sementara penyediaan plasma adalah syarat administratif dan substantif dalam pengajuan HGU.

Salah satu perusahaan yang disorot adalah PT Socfin Indonesia (SOCFINDO). Berdasarkan hasil penelusuran dan pengajuan data HGU yang dikaji, perusahaan tersebut dinilai belum memberikan penjelasan dan klarifikasi memadai terkait keabsahan data CPCL. Dugaan pun menguat bahwa data CPCL yang diajukan bersifat “aspal” atau asli tetapi palsu.

Tak hanya itu, sejumlah perusahaan perkebunan lain di Batu Bara juga disebut menjalankan program bantuan kepada masyarakat secara terbatas, yang dinilai tidak sebanding dengan kewajiban fasilitasi kebun plasma 20 persen dari total luas HGU. Pelaksanaan FPKM pun dinilai rentan dimanipulasi, terutama dalam penentuan data penerima CPCL yang seharusnya berasal dari masyarakat sekitar kebun.

Perbedaan perhitungan konversi luas lahan 20 persen HGU yang menjadi hak masyarakat juga menjadi sorotan. Dalam konsep perkebunan inti rakyat, lahan plasma umumnya disertai pendampingan pengelolaan. Namun dalam praktik FPKM di Batu Bara, pelaksanaannya disebut hanya berupa bantuan seadanya tanpa sistem pendampingan berkelanjutan.

Atas dasar itu, IWO Batu Bara bersama DPRD dan elemen masyarakat mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kabupaten Batu Bara agar persoalan plasma dapat dibuka secara menyeluruh dan transparan. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat serta memberi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivitas ekonomi plasma.

Masyarakat sekitar perkebunan pun diimbau untuk aktif mengawal proses tersebut, mengingat hasil dan manfaat kebijakan plasma akan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dorongan agar pemerintah bersikap proaktif dan transparan pun menguat, demi memastikan pengelolaan sumber daya di Batu Bara benar-benar berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

(D.F)

Share:

Read More

“Jumat Berkah”, Polres Batu Bara Salurkan Sembako dan Perkuat Silaturahmi dengan Masyarakat

 “Jumat Berkah”, Polres Batu Bara Salurkan Sembako dan Perkuat Silaturahmi dengan Masyarakat

Batu Bara – Perisainusantara.com 

Kepedulian sosial kembali ditunjukkan jajaran Polres Batu Bara melalui kegiatan “Jumat Berkah” yang digelar serentak pada Jumat, 13 Februari 2026. Program ini menyasar keluarga rentan dan kaum dhuafa, sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers.

Kegiatan tersebut menegaskan bahwa tugas kepolisian tidak semata menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir membawa manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.

Polsek Lima Puluh Bantu Warga Kurang Mampu

Dipimpin Kapolsek AKP Salomo Sagala, S.H., jajaran Polsek Lima Puluh turun langsung ke Dusun II Desa Perkebunan Dolok, Kecamatan Lima Puluh. Bantuan sembako diserahkan kepada tiga warga lanjut usia, yakni Markonah (69), Sutinah (54), dan Ngatinem (65), yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rumah penerima guna memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus mempererat kedekatan emosional antara polisi dan masyarakat.

Polsek Labuhan Ruku Santuni Kaum Dhuafa

Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Polsek Labuhan Ruku di bawah kepemimpinan Kompol Cecep Suhendra. Bersama personel dan Ketua Ranting Bhayangkari Labuhan Ruku, pihaknya menyerahkan paket sembako berisi beras, minyak goreng, telur, dan gula kepada Putra (34), warga yang membutuhkan uluran bantuan.

Aksi sosial ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus upaya memperkuat hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat.

Polsek Indrapura Rangkul Media dan Warga

Berbeda dengan dua polsek lainnya, Polsek Indrapura mengisi “Jumat Berkah” dengan menyambangi para jurnalis yang selama ini menjadi mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi kepada publik. Melalui Waka Polsek Iptu M. Siregar, S.H., bantuan beras diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran media.

Selain itu, personel Polsek Indrapura juga membagikan nasi kotak kepada warga sebagai wujud kepedulian sosial.

“Kami berharap kegiatan ‘Jumat Berkah’ ini membuat kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami ingin menjadi bagian dari solusi dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Batu Bara,” ujar Iptu M. Siregar.

Program “Jumat Berkah” yang diinisiasi Polres Batu Bara ini menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga berkomitmen membangun kedekatan serta kepedulian sosial demi kesejahteraan masyarakat.

(Sumber: Kasi Humas Polres Batu Bara)

Share:

Read More

Seluruh Fraksi DPRD Batu Bara Sepakat Bentuk Pansus Plasma Perkebunan

Seluruh Fraksi DPRD Batu Bara Sepakat Bentuk Pansus Plasma Perkebunan

BATU BARA – Perisainusantara.com

Dukungan terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) plasma perkebunan di DPRD Kabupaten Batu Bara semakin solid. Seluruh fraksi di lembaga legislatif tersebut kini telah menyatakan persetujuan untuk membentuk pansus yang akan mengkaji dan memastikan pelaksanaan kewajiban plasma sebesar 20 persen dari total luas lahan perkebunan.

Fraksi Partai Gerindra menjadi fraksi terakhir yang menyampaikan dukungan resminya. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Batu Bara, Safii, menegaskan bahwa sejak awal pihaknya konsisten mendorong penyelesaian persoalan plasma melalui pembentukan pansus.

Menurut Safii, sikap tersebut sudah disampaikan sejak Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diinisiasi IWO Batu Bara. Ia menilai mekanisme pansus merupakan langkah paling tepat untuk menuntaskan persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan perusahaan perkebunan semestinya memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Jika manfaat tersebut belum dirasakan secara optimal, maka DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengambil langkah tegas.

Safii meyakini realisasi plasma 20 persen, apabila benar-benar dikelola masyarakat, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan taraf hidup warga Batu Bara.

Dengan bergabungnya Fraksi Gerindra, seluruh fraksi di DPRD Batu Bara kini sepakat mendukung pembentukan pansus plasma perkebunan.

Sebelumnya, dalam RDP keempat yang digelar Komisi I DPRD Batu Bara, lima fraksi telah lebih dulu merekomendasikan pembentukan pansus. Rekomendasi tersebut muncul akibat adanya perbedaan pandangan terkait implementasi kewajiban plasma.

IWO Batu Bara selaku inisiator, bersama Komisi I serta perwakilan BPN dan Dinas Pertanian dan Perkebunan, berpandangan bahwa kewajiban plasma 20 persen harus direalisasikan dalam bentuk fisik lahan. Di sisi lain, pihak perusahaan perkebunan yang hadir dalam RDP menyampaikan preferensi terhadap pola kemitraan sebagai bentuk pelaksanaan plasma.

Langkah DPRD membentuk pansus turut mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Sekretaris GAMKI Kabupaten Batu Bara, Irwansyah Putra Tampubolon, menyampaikan apresiasinya atas dukungan seluruh fraksi.

Ia menilai pembentukan pansus merupakan langkah strategis untuk memastikan amanat undang-undang terkait kewajiban plasma 20 persen dari luas Hak Guna Usaha (HGU) benar-benar terlaksana demi kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi serupa juga disampaikan Ketua YLBH-CNI, Khairul Abdi Silalahi. Ia menegaskan bahwa penyediaan plasma 20 persen bukan sekadar bentuk kepedulian perusahaan, melainkan kewajiban hukum yang telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

Khairul berharap, dengan terbentuknya pansus dan terealisasinya plasma 20 persen, masyarakat di sekitar wilayah perkebunan dapat memperoleh akses ekonomi yang lebih luas sehingga kesejahteraan mereka meningkat secara berkelanjutan.

Share:

Read More

Tingkatkan Standar Pelayanan Pekerja, INALUM Luncurkan Bus Baru untuk Pegawai

Kuala Tanjung, perisainusantara.com | INALUM melaksanakan Pelepasan Perdana Bus Baru sebagai wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas sarana transportasi bagi para pekerja. 

Sebagai bentuk komitmen Inalum dalam meningkatkan kualitas sarana transportasi karyawannya.

Melalui armada baru ini, INALUM menghadirkan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi para karyawan Inalum. Kuala Tanjung, 02/02/2026.

Inalum Tingkatkan Kenyamanan bagi Karyawan maupun driver Bus, dengan hadirnya Bus baru ini pastinya  menjadi semangat baru pula dalam bekerja. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mendukung aktivitas harian karyawan.

Sebanyak 33 unit bus baru suap dioperasikan untuk melayani operasional di lokasi kerja INALUM Smelter Plant (ISP) dan INALUM Power Plant (IPP). Melalui armada baru ini, INALUM berkomitmen menghadirkan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi para pekerja.

Dalam pelepasan bus baru ini dilepas langsung oleh Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) adalah Melati Sarnita. Kegiatan pelepasan Bus baru Inalum berjalan lancar.

(Red)

Share:

Read More

Inalum dan PT. Pelabuhan Tanjung Priok bertukar perspektif terkait standar penanganan kargo yang aman dan efektif

Kuala Tanjung, perisainusantara.com |Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan sekadar prosedur, penerapannya di lapangan adalah fondasi efisiensi. Inalum Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan menjadi fondasi penting dalam menciptakan efisiensi operasional, sehingga mendorong PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk bertukar perspektif terkait standar penanganan kargo yang aman dan efektif. Batu Bara, 09/02/2026.

Kunjungan benchmarking strategis ini bertujuan mengoptimalkan layanan kargo di Terminal Kijing guna mendukung hilirisasi aluminium nasional.

“Fokus inilah yang membawa rekan-rekan dari PT Pelabuhan Tanjung Priok hadir untuk bertukar perspektif mengenai standar penanganan kargo yang aman dan efektif,” Kunjungan benchmarking strategis ini bertujuan mengoptimalkan layanan kargo di Terminal Kijing guna mendukung hilirisasi aluminium nasional. Ujar Direktur Operasional PT Inalum Ivan Emirsyam saat kunjungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok.

Memastikan setiap ton kargo alumina tertangani dengan tepat memerlukan pengamatan mendalam. Mulai dari mekanisasi peralatan hingga efektivitas alur operasional, setiap detail di lapangan berperan penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok industri.

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata penyelarasan standar operasional pelabuhan, khususnya penanganan kargo alumina yang efektif dan berkelanjutan. 

(Red.)

Share:

Read More

INALUM Perkuat Hilirisasi Aluminium Nasional melalui Pengembangan Terintegrasi Bauksit–Alumina–Aluminium di Mempawah

Jakarta, perisainusantara.com |PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) secara resmi melakukan groundbreaking Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bauksit–alumina–aluminium pada 6 Februari 2026 di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek ini menandai langkah strategis INALUM bersama Grup MIND ID dalam mendukung kebijakan hilirisasi mineral nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan hilirisasi sebagai pilar utama penguatan industri nasional. Jakarta, 10 Februari 2026

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyebut bahwa hilirisasi ini akan membuat Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam komoditas strategis, khususnya aluminium. Ia berharap swasembada aluminium pada tahun 2030 dapat tercapai.

“Hilirisasi bauksit menjadi aluminium merupakan agenda strategis nasional untuk memperkuat kemandirian sektor industri Indonesia. Percepatan pembangunan smelter dan refinery menjadi upaya untuk menekan ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, serta membangun rantai pasok aluminium yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang memberikan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia,” ujar Melati.

Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bauksit–alumina–aluminium di Mempawah ini terdiri dari Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 2 dan Smelter Aluminium. Dibangun di area yang sama dengan SGAR Fase 1 yang berkapasitas 1 juta ton alumina per tahun, SGAR Fase 2 yang juga dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia, anak perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), memiliki kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun.

Dengan demikian, kapasitas produksi alumina domestik akan meningkat menjadi 2 juta ton per tahun, dengan penyerapan bijih bauksit sebesar 6 juta ton per tahun yang dipasok dari seluruh area Izin Usaha Pertambangan PT Aneka Tambang Tbk di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sementara itu, pasokan listrik untuk Smelter Aluminium kedua akan diperoleh dari PT Bukit Asam Tbk.

Pembangunan Smelter Aluminium Mempawah nantinya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 600.000 ton per tahun, dengan seluruh produksinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan aluminium domestik. Dengan menggabungkan produksi aluminium dari Smelter INALUM di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, total kapasitas produksi aluminium INALUM akan mencapai sekitar 900 ribu ton per tahun.

Pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan dan Peleburan Aluminium Terpadu ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional, dengan total nilai investasi sebesar Rp104,55 triliun atau setara dengan USD 6,23 miliar. Proyek ini berperan strategis dalam memperkuat ketahanan pasokan bahan baku industri aluminium nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok aluminium global.

Tak hanya itu, dampak berganda (multiplier effect) dari proyek ini diharapkan dapat meningkatkan output ekonomi domestik secara signifikan. Diperkirakan akan terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp71,8 triliun per tahun serta peningkatan penerimaan negara hingga sekitar Rp6,6 triliun per tahun. Selain itu, fasilitas terpadu ini juga berpotensi menyerap sekitar 65.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari tahap konstruksi hingga operasional serta sektor pendukung.

Groundbreaking fasilitas bauksit–alumina–aluminium di Mempawah ini menegaskan komitmen INALUM dan Grup MIND ID dalam mengakselerasi hilirisasi mineral nasional secara berkelanjutan. Melalui sinergi antar korporasi dalam negeri, dukungan kebijakan pemerintah, serta penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, INALUM optimistis pembangunan ekosistem aluminium nasional yang mandiri, berdaya saing global, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia dapat terwujud secara nyata dalam jangka panjang.

(red)

Share:

Read More

Danantara Indonesia Mulai Enam Proyek Hilirisasi Fase I dengan Investasi US$ 7 Miliar

Danantara Indonesia Mulai Enam Proyek Hilirisasi Fase I dengan Investasi US$ 7 Miliar

Jakarta – Perisainusantara.com

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia secara bersamaan memulai pembangunan enam proyek hilirisasi fase I yang tersebar di 13 titik di berbagai daerah di Indonesia, Jumat (6/2/2026). Total nilai investasi dari proyek strategis nasional tersebut mencapai sekitar US$ 7 miliar.

Inisiatif ini menjadi bagian dari langkah percepatan transformasi ekonomi nasional yang bertujuan memperkuat sektor riil, meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, proyek-proyek hilirisasi tersebut diperkirakan mampu menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung.

Pelaksanaan groundbreaking serentak ini menandai dimulainya realisasi proyek prioritas hilirisasi fase I yang dikelola secara terintegrasi lintas sektor, meliputi sektor energi, pangan, mineral, dan logam. Program ini diharapkan menjadi fondasi penguatan struktur industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor secara bertahap.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan agenda strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia, sekaligus fokus utama Danantara Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi.

Rosan menyampaikan bahwa pada tahap awal, proyek-proyek hilirisasi ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional, baik melalui peningkatan nilai tambah industri maupun penciptaan lapangan kerja. Ke depan, hilirisasi diyakini akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

“Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, BUMN, dan mitra strategis, hilirisasi akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat kemandirian industri serta membawa Indonesia menuju ekonomi bernilai tambah tinggi,” ujarnya.

Salah satu proyek yang diresmikan adalah pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit hingga aluminium yang dikelola MIND ID bersama anak usahanya, INALUM dan ANTAM, di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Fasilitas tersebut mencakup pembangunan smelter aluminium baru berkapasitas 600.000 metrik ton per tahun, serta Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II dengan kapasitas produksi 1 juta metrik ton alumina per tahun.

Proyek ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan mineral nasional sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur dalam negeri, sebagai bagian dari penguatan rantai nilai industri nasional.

Melalui proyek strategis ini, MIND ID mendorong peningkatan nilai tambah hingga 70 kali lipat, dari bauksit mentah menjadi alumina dan aluminium. Nilai bauksit yang sebelumnya berada di kisaran US$ 40 per metrik ton meningkat menjadi sekitar US$ 400 per metrik ton setelah diolah menjadi alumina, dan melonjak hingga US$ 2.800–US$ 3.000 per metrik ton ketika diproses menjadi aluminium.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa keberadaan proyek ini akan memperkuat kapasitas produksi aluminium nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor.

Menurutnya, saat smelter aluminium baru mulai beroperasi, cadangan devisa nasional diperkirakan meningkat hingga 394 persen, dari Rp11 triliun menjadi Rp52 triliun per tahun. Selain itu, industri manufaktur domestik akan memperoleh kepastian pasokan bahan baku dari dalam negeri.

“Proyek ini merupakan wujud kontribusi Grup MIND ID dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat perekonomian nasional, serta menjaga kedaulatan negara di sektor mineral demi masa depan Indonesia,” ujar Maroef.

Peresmian proyek tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, Anggota DPR RI Komisi XII, Bupati Mempawah, Raja Mempawah XIV, Dewan Adat Dayak, serta jajaran direksi dan komisaris MIND ID, ANTAM, Bukit Asam, INALUM, dan PT Borneo Alumina Indonesia.

Pelaksanaan proyek hilirisasi ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor riil, optimalisasi nilai tambah sumber daya domestik, serta pembangunan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Danantara Indonesia bersama BUMN berkomitmen memastikan seluruh proyek prioritas direalisasikan tepat waktu dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

(red)

Share:

Read More

Lolos Fit and Proper Test, Dedi Hardianto Ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA - Perisainusantara.com | Dedi Hardianto, seorang tokoh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), resmi lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Uji ini diselenggarakan oleh Komisi IX DPR RI dan berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Pada hari Rabu, 4 Februari 2026, Komisi IX mengumumkan bahwa Dedi Hardianto bersama Ujang Romli terpilih sebagai perwakilan dari unsur pekerja. Pengumuman tersebut menjadi bagian dari hasil seleksi untuk calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan mulai 2 Februari 2026.

Komisi IX sebelumnya telah menerima daftar kandidat dari Presiden, yang terdiri dari masing-masing 10 calon untuk Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dari berbagai unsur, termasuk pekerja, pemberi kerja, serta tokoh masyarakat. Berdasarkan seleksi tersebut, lima anggota Dewan Pengawas untuk BPJS Ketenagakerjaan kemudian diputuskan, mencakup dua perwakilan pekerja, dua dari pemberi kerja, dan satu dari kalangan tokoh masyarakat.

Berikut adalah susunan lengkap Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjabat untuk periode 2026-2031: 

1.Dedi Hardianto (Unsur Pekerja) 

2. Ujang Romli (Unsur Pekerja) 

3. Sumarjono Saragih (Unsur Pemberi Kerja) 

4. Abdurrackhman Lahabato (Unsur Pemberi Kerja) 

5. Alif Noeriyanto Rahman (Unsur Tokoh Masyarakat). 

(Kata Buruh)

Share:

Read More