Jakarta, Perisainusantara.com|- Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah hari sabtu 03 September 2022. Menolak harga BBM naik, serikat dan Partai Buruh bakal menggelar demo di gedung DPR RI pada 6 September.
Said Iqbal sebagai Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh menyampaikan ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan kenaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.
Alasan kedua buruh menolak harga BBM naik karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan, menurut Said Iqbal, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.
"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5 s.d 8 persen, sehingga harga bahan kebutuhan pokok akan meroket," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9/2022).
Di sisi lain, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menaker sudah mengumumkan pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. "Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.
Terkait dengan bantuan subsidi upah Rp 150 ribu selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal, ini hanya 'gula-gula saja' agar buruh tidak protes. Menurutnya, tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket.
"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnya.
Oleh karena itu, Partai Buruh dan serikat buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
"Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," tegasnya.
Aksi ini juga digelar serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisasi oleh Partai Buruh dan KSPI. Wilayah lain yang akan berdemo antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13 persen," imbuhnya.
Penulis : ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar