SERANGAN ANIES YANG MENGGIGIT.
(Seri Politik Nasional) Oleh:Irwansyah Nasution
BATU BARA -SUMUT- Perisainusantara.com
Pertemuan para tokoh KAHMI JAYA di ancol Kamis 16 Maret dalam dialog kebangsaan silaturrahmi para tokoh KAHMI ada yang istimewa atas lontaran pernyataan Anies dalam acara Silaturahmi itu seperti di kutip dari CNN.Indinesia.
'Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," .Pernyataan Anies ini sama artinya Anies berani menunjukkan jalan perbedaan pandangan antara Ia dengan menko yang dimaksud meski samar tapi publik menduga Anies menggunakan kepekaannya terhadap kepedulian konstitusi yang mulai di coba coba untuk diubah dengan menggunakan kekuatan kekuasaan.
Pernyataan menko yang dimaksud Anies dapat disederhanakan dalam bentuk kata lain bahwa untuk mengubah konstitusi tidak perlu kerja keras mencapai tujuan haluan bernegara cukup dibayar saja berapa orang untuk mengubahnya seperti yang dinginkan ,inilah dialektika berpikir sesat karena urusan berkonstitusi bukan urusan dalam bertransaksi kepentingan pribadi tapi lebih pada muatan aspirasi publik dalam berdemokrasi sangat tepat jika dikecam jika memang benar menko tersebut menyatakannya.
Tidak seperti biasanya Anies kerap menata bicara dengan ide dan gagasan serta mengurangi aspek bicara politik terbuka seperti menuding seorang menko di kabinet Jokowi.Apa yang disampaikan itu di forum KAHMI bukanlah kehendak spontan namun sudah mengusik pikiran Anies beberapa waktu hingga dikeluarkannya ke publik sebagai bentuk keprihatinan karena dapat berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara jika kelak konstitusi itu dipreteli demi syahwat politik kekuasaan oknum individu menko yang Anies maksud.
Meski dalam bentuk wacana kemungkinan itu perlu mendapat perhatian dari kalangan para cerdik. cendekia Indonesia apa memang perlu kita mengubah konstitusi lagi ? yang di rubah tentang apanya ?.Sudah empat kali perubahan, UUD 1945 yang memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan sepanjang perjalanan anak bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan sendiri setelah merdeka 77 tahun.bagaimana menghitung biayanya yang cukup besar melalui perdebatan panjang membuka panggung aspirasi serta ratusan ribu pendemo berjilid jilid sebagaimana pengalaman lalu.
Memang apa yang disampaikan Anies hanya sindiran politis sekaligus lampu kuning agar berhati hati karena Indonesia bukanlah milik segelintir orang yang saat berkuasa dapat berbuat apa saja mumpung lagi berkuasa sangat tidak mendidik bagi generasi yang akan tumbuh kemudian diberikan asupan otokrasi bukan demokrasi yang selama ini berpijak pada ketentuan UUD 1945 dan ampuh mempertahankan Indonesia dari keterpecahan.untuk hal ini harus diakui jika kita melihat bangsa lain di dunia terpecah persatuannya berdampak pada pembelahan sosial yang mengerikan seperti di Yugoslavia dan negara negara skandinavia lainnya.
Anies memang tidaklah berdebat keras dalam menyampaikan pendapatnya namun kita dapat memahami maksudnya bahwa kewaspadaan dini perlu di perjelas agar para pemegang kekuasaan itu tidak asal bicara apalagi menyangkut kepentingan yang sangat luas bagi keutuhan kebangsaan kita.presiden pun sering mengingatkan agar. pejabatnya selalu berhati hati karena memang pejabat itu bukan orang bebas lagi sebagaimana sebelum menjabat ,harus terkonsep dan sesuai aturan dalam prilaku dan ucapan hal ini di pahami sebagai bagian penyesuaian layaknya seorang pejabat bukan Koboy jalanan.
Kehadiran pemikiran cerdas diperlukan dalam memajukan bangsa Indonesia diera persaingan antar bangsa di dunia ini namun jika di analogikan sebuah kendaraan angkutan umum seorang supir harus memikirkan kondisi dan keadaan penumpang yang beragam jika supir memaksakan kecepatan secara ugal ugalan bukan keselamatan yang didapat bahkan mendatangkan mala petaka bagi keseluruhan penumpang ,andai Anies tidak mengatakan hal itu mengingatkan sang sopir sama artinya anies pun ikut menyumbang kehancuran dan seharusnya kita patut berterima kasih pada yang mengingatkan demi kebaikan bersama.
Penulis pengamat sosial politik dan kebijakan publik LKPI.
No comments:
Post a Comment