Sekertaris HIMMAH Batu Bara Pertanyakan Transparansi Dana dan Proses KBM di Lembaga PKBM
Sekretaris Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kabupaten Batu Bara, Muhammad Yassir Pratama, menyoroti transparansi terkait proses pembelajaran dan penyaluran dana di lembaga pendidikan kesetaraan atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Batu Bara.
Kami mengapresiasi kehadiran 19 PKBM yang mendapat subsidi dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Batu Bara.
Namun, kami mempertanyakan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di lembaga-lembaga tersebut berjalan,” ujar Yassir, pada Selasa (17/12/24)
Yassir juga menyoroti mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kepada PKBM. Menurutnya, transparansi terkait distribusi dana hibah ini perlu diperjelas agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut, baik melalui observasi langsung di lapangan maupun melalui data server Kementerian Pendidikan.
Jika ditemukan indikasi kerugian negara, kami tidak akan ragu untuk menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Batu Bara atau bahkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” tegas Yassir.
Masih menurut Yassir, pendidikan kesetaraan yang mencakup paket A, B, dan C memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Berdasarkan data Dapodik, saat ini terdapat 19 PKBM di Kabupaten Batu Bara yang beroperasi di bawah naungan Dinas Pendidikan setempat.
HIMMAH Batu Bara menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi pendidikan di daerah demi kemajuan pendidikan dan keadilan bagi masyarakat, pungkasnya Yassir mengakhiri.
Ketika wartawan mengkonfirmasi hal ini ke Plt. Disdik Batu Bara Jonnis Marpaung lewat WA (08136277XXXX) pada Selasa (17/12/24), namun panggilan WA ini tidak di angkat.
(wellas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar