Kompi: Soroti Anggaran BBM Rp1,8 M di Dinas Perkimlhk Batubara, Diduga Ada SPJ Fiktif
Batu Bara – Perisainusantara.com
Komunitas Peduli Batubara (Kompi) kembali menyoroti pengelolaan anggaran daerah, kali ini mengarahkan sorotan tajam ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkimlhk) Kabupaten Batubara.
Mereka mempertanyakan keabsahan penggunaan anggaran operasional tahun 2024, khususnya pada pos belanja bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas yang nilainya mencapai Rp1.807.362.476.
“Kami curiga angka itu hanya di atas kertas. Ada dugaan kuat bahwa dokumen pertanggungjawabannya tidak sesuai kenyataan alias fiktif,” ungkap Muhammad Rizki Akbar Ambiya, Kepala Divisi Advokasi dan Kajian Strategis Kompi, dalam keterangannya pada 24 April 2025.
Kompi menilai angka sebesar itu tidak masuk akal dan patut diaudit secara menyeluruh. Mereka mencium adanya kejanggalan serius dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang menurut mereka berpotensi dimanipulasi untuk menutupi ketidaksesuaian realisasi di lapangan.
“Kami mendesak aparat hukum segera turun tangan. Pihak-pihak seperti koordinator armada, para sopir kendaraan dinas, hingga bendahara pengeluaran harus diperiksa sebagai saksi kunci. Mereka bisa mengungkap apakah dana tersebut benar-benar digunakan sebagaimana mestinya,” tegas Rizki.
Kompi juga memberikan dukungan terhadap audit yang kini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Batubara tahun 2024. Mereka berharap pos belanja BBM dan pelumas ini dijadikan sebagai objek uji petik investigatif oleh BPK.
“Kami melihat ada banyak kejanggalan. Ini bukan hanya soal pemborosan anggaran, tapi menyangkut integritas dalam tata kelola keuangan publik,” lanjut Kompi.
Lebih lanjut, Kompi juga meminta agar BPK dan aparat penegak hukum turut memverifikasi pihak distributor BBM yang namanya tercantum dalam faktur pembayaran. Menurut mereka, penting untuk mencocokkan data antara dokumen tagihan dengan kondisi aktual di lapangan.
“Kadis Perkimlhk harus berani tampil memberikan penjelasan terbuka, dengan menunjukkan dokumen SPJ yang otentik. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh pengelolaan anggaran yang tidak transparan,” tegasnya lagi.
Kompi pun mendorong Bupati Batubara agar melalui inspektorat dan badan pertimbangan jabatan, segera mengevaluasi posisi kepala dinas beserta pejabat yang terkait, apabila nantinya terbukti ada kelebihan bayar atau penyimpangan prosedur pengadaan BBM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar